PT. WEP Belum Bayar Ganti Rugi Lahan Warga

0
155

KARO, SUMUTMEDIA.net – Sejak dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada awal tahun 2010 yang dikelola PT. Wampu Electric Power (WEP) bersama dua perusahan dari Korea di desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, atau 75 Km jaraknya dari Kota Kabanjahe masih saja dipermasalahkan atau menimbulkan konflik.

Pasalnya, hingga kini perusahan tersebut belum juga merealisasikan kompensasi ganti rugi lahan dan tanaman terkait kegiatan proyek pembangunan PLTA. Seperti pembangunan power house, pemasangan gardu dan penarikan kabel T/L 150 Kv milik PT. WEP di sejumlah desa dalam 5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Berastagi, Kutabuluh, Tiganderket, Simpang Empat dan Kecamatan Payung. Padahal, pimpinan proyek raksasa tersebut telah berjanji akan secepatnya membayarkan ganti rugi lahan kepada warga. Saat melakukan rapat koordinasi di aula Kantor Bupati antara Manajemen PT WEP, Pemkab Karo (SKPD) terkait, Muspika dan Pemerintahan Desa, Selasa (24/5) lalu yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karo Cory Sebayang.

“Dalam rapat waktu itu PT WEP berjanji satu minggu akan segera membayar lunas ganti rugi lahan warga. Namun hingga sekarang belum juga terealisasi,”ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Sukendi Peranginangin (38) selaku yang dikuasakan warga pemilik lahan, Selasa (14/6) di Kabanjahe kepada wartawan.

Karena belum terealisasi, lanjutnya lagi, warga pemilik lahan yang belum menerima kompensasi ganti rugi lahan dari PT WEP dibantu warga Desa Mburidi memagar pintu gerbang masuk Perusahan tersebut. “Mereka kesal karena belum dibayarkan kompensasi ganti rugi lahan. Yah, mereka tutup jalan masuk ke PT WEP,”ketusnya.

Menurutnya, pintu gerbang masuk PT WEP yang ditutup warga dengan bambu dan digembok sangat beralasan. Sebab, PT WEP seakan-akan tidak mempunyai itikad baik membayar ganti rugi lahan warga. Hal ini merupakan salah satu tindak pidana penyerobotan tanah milik warga sesuai dengan SK Menhut No. 403 Tahun 2013 butir 7. Namun tak berselang empat hari, pintu gerbang masuk PT WEP dibuka paksa petugas Polres Karo.

“Hal ini juga patut disayangkan. Kenapa pihak penegak hukum malah memihak (membackup) perusahan tanpa melihat duduk permasalahannya. Aturannya, Polisi berkoordinasi dulu dengan pemerintahan desa setempat baru melakukan tugasnya. Jangan main serobot aja, jadi terkesan Polisi memihak perusahan. Jelas-jelas manajemen PT WEP yaitu Mr.Mok Evi Soo dan manajer PT PEN Mr. Iim Sung Hwan sudah ingkar janji,”ketus Sukendi kesal.

Kapolres Karo AKBP Pangasian Sitio, Sik ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, selasa (14/6) terkait Surat Perintah Tugas dalam rangka pengamanan PT WEP mengatakan bahwa Polres Karo hanya melakukan pengamanan. “Kita gak ada pro kepada siapapun, Polisi hanya melakukan pengamanan dengan membuka pintu gerbang perusahan yang ditutup warga dengan bambu-bambu kering. Kita takut terjadi kebakaran, sebab bambu-bambu itu masih banyak daunnya dan sudah kering,”ujar Kapolres.

Dikatakannya, pihaknya juga sudah menyarankan agar pihak manajemen segera membayar ganti rugi lahan milik warga guna terwujudnya keamanan juga. “yah, kita sudah menyarankan agar secepatnya dibayarkan. Karena kita selalu melakukan mediasi antara PT.WEP dan warga pemilik lahan,” jelasnya mengakhiri. (Charles Ginting)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here