IPW Desak Polri Pecat Brotoseno dan Dijatuhi Hukuman Berat

0
164

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, penangkapan AKBP Brotoseno tidak hanya merusak citra Bareskrim Polri melainkan juga membuat publik bertanya-tanya bagaimana integritas dan kredibilitas penyidik Polri yang ditempatkan di KPK.

Diketahui, Brotoseno merupakan mantan penyidik KPK yang kembali bertugas di Polri pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

“Sebab itu, Brotoseno harus segera dipecat dari Polri dan dijatuhi hukuman berat,” kata Neta Pane dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Tujuannya, sambung dia, agar ada efek jera dan para penyidik Polri eks KPK maupun yang masih bertugas di KPK tidak lagi mengikuti ulah Brotoseno yang “bermain-mata” dalam mengusut perkara korupsi yang sedang ditangani.

Itu sebabnya mengapa kemudian IPW mengecam keras ulah Brotoseno yang hingga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

“Seharusnya para penyidik Polri eks KPK bisa memberi contoh positif kepada institusinya dan rekan sejawatnya ketika kembali di kepolisian,” cetusnya.

Seharusnya, tambah dia, para penyidik Polri yang kembali dari KPK bisa memberi getok tular untuk memperbaiki kinerja, citra serta profesionalitas di kepolisian dan bukannya malah terkena OTT karena menerima suap dari kasus yang ditanganinya.

Dengan adanya OTT ini, sergahnya kemudian, Polri harus segera mengusut Brotoseno secara transparan dan terang benderang.

Ia juga menekankan, Polri perlu menggali, sejak kapan Brotoseno berulah, bermain mata dengan tersangka, dan menerima suap. “Apakah saat di KPK dia sudah berulah?” ujarnya bertanya.

Penelusuran ini, menurut dia, perlu dilakukan Polri dan KPK agar bisa mengevaluasi dan mencermati kinerja para penyidik kepolisian di lembaga antirasuah.

“Agar kredibilitas dan marwah KPK maupun para penyidiknya bisa tetap terjaga,” ujarnya menambahkan.

Bagaimana pun, kata dia, kredibilitas KPK bisa terganggu dengan adanya kasus Brotoseno. Mengingat Brotoseno cukup lama bertugas di lembaga antirasuah.

“KPK punya beban moral untuk mendorong Polri mengusut kasus Brotoseno dengan tuntas dan transparan, agar publik tidak curiga pada lembaga antirasuah itu, maupun kepada para penyidiknya,” terangnya.

Di sisi lain, lanjut dia, dengan tertangkapnya Brotoseno maka publik makin percaya kepada Polri maupun tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), bahwa institusi kepolisian serius dalam memberantas pungli, termasuk di internal kepolisian.

Menurut dia, selama ini kinerja Polri dengan Saber Punglinya kerap dicemooh institusi lain, karena hanya fokus memburu pungli di instansi lain. Sementara aksi pungli di internal kepolisian seakan tidak bisa tersentuh. “Kesan itu berubah tatkala Polri menangkap Brotoseno,” katanya.

Setelah itu, ujarnya berharap, tentunya publik menunggu keseriusan Polri untuk memproses kasusnya agar Brotoseno bisa dijatuhi hukuman berat. “Artinya, Polri perlu segera memecat Brotoseno,” tegasnya lagi.

Selama ini, menurut dia, Polri cenderung “melindungi” perwiranya yang bermasalah hukum dengan sanksi hukuman yang sangat ringan. Ia pun menyontohkan, salah satunya adalah dalam kasus pembukaan rekening Gayus Tambunan.

“Akibatnya tidak ada efek jera, dan institusi Polri terperangkap dalam citra negatif,” pungkas Neta Pane.

Perlu untuk diketahui, Kepala Unit pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi AKBP Brotoseno ditangkap dalam OTT oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dalam tangkap tangan tersebut, polisi menyita Rp 3 miliar.

Penangkapan Brotoseno terkait kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Berdasarkan informasi di lapangan, Brotoseno diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah yang tengah diproses.

Penulis : Edo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here