IPW Apresiasi Polri Tetapkan Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama

0
170

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengapresiasi kinerja Polri yang telah meningkatkan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok ke tahap penyidikan, dan menjadikan Ahok sebagai tersangka.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa Polri telah bekerja profesional, proporsional, independen, dan berorientasi pada soliditas NKRI,” kata Neta Pane dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11/2016).

Dengan demikian, tambah Neta Pane, Polri diharapkan bekerja cepat untuk menuntaskan dan melanjutkan kasus Ahok agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diteruskan ke pengadilan sehingga “bola panas” kasus Ahok bisa diselesaikan secara hukum.

“Pengadilanlah yang akan memutuskan kasus ahok. Sebab gelar perkara di Bareskrim bukanlah lembaga pengadilan yang bisa memutuskan,” terangnya.

Gelar perkara di Bareskrim, menurutnya, hanya berwenang untuk memeriksa kelengkapan berita acara perkara (BAP) dari sebuah kasus dan tidak berhak untuk menutup sebuah kasus.

“Kalau BAP-nya belum lengkap gelar perkara merekomendasikan segera melengkapi BAP-nya dan bukan menutup sebuah kasus,” terangnya lagi.

Berdasarkan catatan IPW, gelar perkara kasus Ahok yang dilakukan Polri berjalan lancar. Meski ada “suara” pejabat Polri yang terkesan berpihak sebelum gelar perkara dilakukan, akan tetapi niat baik Polri untuk menuntaskan kasus ini patut diapresiasi.

“Dalam kasus Ahok, Polri diharapkan tetap profesional, proporsional, independen dan tidak mudah diintervensi oleh siapa pun,” harap Neta Pane.

Dalam memutuskan kasus Ahok, menurut Neta Pane, Polri terlihat berorientasi pada soliditas NKRI. Apalagi sejak munculnya kasus Ahok, elit-elit pemerintah sibuk menggalang tokoh-tokoh dan ormas agar solid menjaga NKRI. “Dari gelar perkara kasus Ahok, IPW berharap Polri harus berorientasi pada soliditas NKRI,” katanya.

Bahkan IPW juga mengingatkan, jangan sampai gara-gara kasus Ahok, para ulama terpecah belah dan merasa diadu domba dengan dalih proses hukum. Jangan sampai kasus Ahok mengadu domba antara pakar hukum dengan pakar hukum lainnya, maupun pakar hukum dengan ulama.

“Jangan sampai gara-gara kasus Ahok, soliditas Polri terganggu atau terpecah. Jangan sampai gara-gara kasus Ahok, antara Polri dan MUI perang argumentasi,” tegasnya lagi.

Dan dengan adanya keputusan melanjutkan penyidikan dalam kasus Ahok, menurutnya, Polri tampaknya sudah mencermati dan memperhatikan dengan serius argumentasi MUI. Sebab, MUI adalah lembaga ulama yang kredibilitasnya sangat diakui pemerintah maupun masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Dengan dilanjutkannya kasus Ahok dan dijadikannya Ahok sebagai tersangka, diharapkan eskalasi sosial politik yang sempat panas kembali mereda sehingga stablitas Kamtibmas tetap bisa terjaga,” pungkas Neta Pane.

Sebelumnya, gelar perkara kasus Ahok dilakukan secara terbuka dan terbatas di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (15/11/2016).

Gelar perkara ini dihadiri oleh empat pelapor di antaranya Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab, terlapor yang diwakili kuasa hukum Ahok dan 18 saksi ahli yakni di antaranya saksi bidang agama dan bahasa.

Penulis : Kevin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here