Setara Institute Desak Polri Tangkap Aktor Lapangan Kericuhan Aksi Demo Ahok

Ketua Setara Institute Hendardi . (ist)

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net –  Demokrasi memberikan tempat istimewa pada setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, demokrasi juga mempunyai aturan yang jelas untuk menindak setiap orang yang melakukan aksi-aksi kekerasan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran kebencian (hate speech) yang memanifes menjadi kejahatan kebencian (hate crime) dalam bentuk tindakan anarkisme.

Menyikapi aksi damai sejumlah ormas Islam pada Jumat (4/11/2016) siang, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, amat terang benderang bagaimana aktor-aktor kunci memprovokasi, menghasut, dan menebar kebencian, sehingga massa melakukan sejumlah tindak kekerasan.

“Sebagai negara hukum, aktor lapangan dan aktor di balik layar mutlak diproses secara hukum. Polri harus menyelidiki dan menyidik, termasuk melakukan penangkapan para aktor-aktor tersebut,” ujar Hendardi dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Di lain sisi, Hendardi mengatakan, sikap tegas Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya dengan menyesalkan tindakan anarkisme massa, dan menunjuk adanya aktor politik yang bekerja. Presiden Jokowi melalui jajaran penegak hukum harus meminta pertanggungjawaban hukum atas kerusuhan dan pengerusakan yang telah terjadi di Ibukota Jakarta.

Sebaliknya, Hendardi menekankan, dengan keyakinan Presiden Jokowi tentang adanya aktor politik penunggang aksi damai tersebut, maka Jokowi dan khususnya Polri tidak boleh tunduk pada tekanan massa dalam penegakan hukum atas dugaan penistaan agama.

“Silahkan diproses tetapi tidak dalam konteks memenuhi kehendak massa yg memiliki agenda terselubung, tetapi murni menegakkan hukum, termasuk dan terutama tidak memaksakan mentersangkakan Basuki Tjahaya Purnama, jika secara obyektif tidak ada unsur pidana,” ujarnya.

Menurutnya, ketundukkan penegak hukum pada tekanan massa untuk menggunakan pasal penodaan agama, bukan hanya soal Basuki, tetapi membahayakan demokrasi dan “rule of law” di Indonesia.

“Jika tekanan  massa anarki itu dipenuhi, maka dipastikan akan menimbulkan preseden serius dan membahayakan iklim penegakan hukum, marwah penegak hukum, dan bahkan marwah seorang presiden,” pungkas Hendardi.

Penulis : Edo

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR