IPW : Polri Jangan Lebay, Tetap Harus Profesional dan Proporsional

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. (ist)

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net –  Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, mengecam keras rencana Polri yang akan menurunkan aparat kepolisian yang berjubah dan bersorban dalam pengamanan aksi demo 4 Nopember 2016. Polri harusnya tetap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan masyarakat.

“Dalam situasi apapun, Polri jangan lebay dan harus mampu menjaga profesionalismenya serta harus proporsional,” kata Neta Pane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Artinya, sambung Neta Pane, sesuai SOP, dalam menjaga keamanan Polri hanya bisa melakukan keamanan terbuka dengan pakaian seragam dan pengamanan tertutup dengan pakaian preman.

“Tidak ada ketentuan bahwa anggota Polri diperbolehkan mengenakan jubah dan sorban dalam menjaga keamanan,” terangnya.

Sebab, dia beralasan, anggota Polri adalah anggota kepolisian nasional dan bukan anggota polisi keagamaan tertentu. Jika terjadi bentrok dalam aksi demo itu akan muncul kesan bahwa massa keagamaan tertentu bentrokan dengan polisi keagamaan tertentu.

“Ini akan merusak bangsa Indonesia ke depan,” tegasnya.

Rencana Polri menurunkan polisi berjubah dan bersorban semakin mantap setelah dilakukan gelar pasukan di Monas, dimana sejumlah polisi berjubah dan bersorban dipertontonkan.

Hal ini, menurut Neta, semakin menunjukkan bahwa Polri seakan mengakomodir isu SARA dalam aksi demo 4 Nop. Padahal, Polri seharusnya tetap menjadi polisi yang berwawasan negara kesatuan Inonesia, yang profesional dan proporsional serta jangan diseret-seret ke dalam isu maupun konflik SARA dan jangan terjebak ke dalam warna agama tertentu.

“Sebab, jika Polri larut dalam isu tersebut, internal Polri sendiri yang akan terpecah dengan isu dan konflik SARA,” tegasnya lagi.

Lebih lanjut, IPW menilai jika dalam menyikapi isu demo 4 November mendatang Polri sangat grogi dan kebingungan. Hal ini ditandai dengan adanya perintah tembak di tempat dan akan memakaikan rok bagi polisi yang tidak berani melakukan tembak di tempat, yang kemudian pernyataan itu dibantah.

Kemudian akan menurukan polisi berjubah dan bersorban. Padahal, hal itu akan sangat merugikan Polri, apalagi jika polisi yang berjubah dan bersorban itu menjadi korban, jika terjadi bentrok.

Untuk itu, IPW mendesak agar Polri membatalkan rencananya untuk menurunkan polisi berjubah dan bersorban.

“IPW tetap berharap agar Polri tetap profesional dan proporsional, dan jangan lebay,” harapnya.

Selain itu, IPW juga berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten dengan omongan dan janjinya, bahwa tidak akan melakukan intervensi dalam kasus hukum yang menyangkut Ahok, sehingga Polri tidak terbebani dan tercoreng citranya akibat kasus ini.

“Hal ini patut diingatkan karena intervensi kekuasaan dalam kasus hukum bukan yang pertama,” ujarnya.

Intervensi Kasus Hukum

Neta Pane menuturkan, bahwa dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi sudah ada tiga kasus hukum yang diintervensi oleh kekuasaan. Yakni, kasus Novel Baswedan, kasus Bambang Widjojanto, dan kasus Abraham Sammad, yang seharusnya bisa diselesaikan lewat pengadilan.

“Untuk itu, IPW berharap Jokowi konsisten akan janjinya dalam kasus Ahok agar Polri tidak menjadi bulan-bulanan masyarakat,” pungkas Neta Pane.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli membenarkan adanya pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memerintahkan pengerahan puluhan kompi personel Brimob dari berbagai daerah untuk mengamankan unjuk rasa gabungan organisasi massa pada 4 November nanti. Hal itu disampaikan Tito lewat Surat Telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono, dan dikeluarkan pada Kamis, 27 Oktober 2016.

Penulis : EDO

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR