SUMUTMEDIA.net – Maraknya pro dan kontra terkait usulan Kemendagri atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di ubah sistemnya. Dari sebelumnya Pilkada secara langsung, menjadi Pilkada dengan usungan senator, begitu menggema. Baik media sosial maupun media media “lainya”.

Setiap program pastinya memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri, diantara keduanya juga pastinya memiliki alibi alibi tersendiri untuk menutupi kelemahannya. Contohnya, dari segi Cos (pembiayaan). Pada Pilkada langsung, jika berbicara anggka anggka (pada cos) terdapat beberapa kelemahan, seperti bajeting/ nilai untuk digunakan pada “perahu” menuju pertarungan dan ditambah lagi dengan trik dan langkah langkah meraih simpati masyarakat.

Pradigma demikian, memang memberikan ruang sebesar besarnya kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung, atas pilihan mereka. Pilihan melalui coblosan yang ditujukan untuk para calonya, agar dapat “memimpinnya”. Atau juga pilihan yang ditujukan kepada mereka yang mampu “membelinya”.

Didalam meraih simpati tersebut, terdapat juga “pendidikan” berdemokrasi yang dituangkan oleh sang calon. Baik itu tentang arti demokrasi sebenar, ataupun mengajar pada sistem demokrasi menyalah, seperti “menjual gombal dan menggombali,” dan mengajar masyarakat untuk transaksional atas Lubernya (langsung umum bebas dan rahasia).

Mengejar kekuasaan (pemimpin-pun) ‘menjadi bisnis.’ Kita akui ketika hal ini terjadi, maka perlu dianggap serius ekspansi kekuasaan bisnis sebagai aksis ontologis bagi refleksi kita. Persoalan!!!Setidaknya, dapat diduga setiap soal yang memperhatinkan ‘ konsumerisme’ sampai kondisi buramnya, biasa dipandang dengan kata ‘(state)’ “negara”, sehingga “penggadaian” nurani dalam menentukan pilihan. Lalu kalau ‘penggadaian’ itu tidak lagi selalu benar secara empiris, lantaran pergeseran pergeseran konstelasi kekuasaan dalam sejarah, bukankah bersama itu juga kita butuh memperbaharui pisau analisa kita?.

Masyarakat bukan tunggal (Monocentrist), melainkan jamak (polycentrisr). Kekuasaan finansial dan stafnya untuk melakukan “investasi” atas pembelian keputusan masyarakat sama dengan menyesatkan kinerja kekuasaan sebagai otoritas legal- formal apalagi dengan melalukan ‘dis- investasi’ sesuai selera mereka. Padahal kekuasaan masyarakat tidak terbatas pada kontrol atas institusi negara, dan jabatan pemerintahan.

Jika memandang pada kias Ekonomi, ini mungkin dapat diaplikasikan sebagai demam deregulasi sejak Thacher dan Reagan memang berkah bagi para pemburu laba, namun juga mekanisme penciptaan “raksasa raksasa Frankenstei” yang memburu bali penciptanya. Mari kita lihat historis daerah kita, dan kesampingkan tren yang lagi ngetren, citra pencitraan.

Ekonomi politik, bukan sebagai res publica (urusan bersama), lambat laun menjadi “kerajaan mafia”. Di salah satu buku, Joel Hellman dkk, telah melakukan surfei besar di 20 negara Eropa Timu tahun 1999, menyebut “mal praktek bisnis” dengan istilah state capture. Dengan menyeret aparatur negara kedalam korupsi melalui suap dan pembelian peraturan. Hellman dkk berkesimpulan ” ketakutan akan negara leviathan telah berganti menjadi kecemasan akan kekuasaan oligarki modal untuk menjarah negara…”.

Kinerja (power) telah banyak menjelaskan corak gejala dan masalah yang telah terjadi di masyarakat, namun kesemuanya kembali pada soal cara pandang. Entahlah..aku merasa bukankah prosedur analitis yang selama ini kita terapkan kepada lembaga negara? kita menggadaikan aparatur negara sebagai pemegang tunggal kekuasaan atas masyarakat, penjelasan berbagai masalah juga kita kenakan pada prilaku aparatur negara.

Jika “Balik Muda” dengan menetapkan parlement pemegang tunggal atas masyarakat, untuk menentukan sang “pemimpin”. Maka mereka pula lah yang kita kenai tanggung jawab atas berbagai masalah itu (soal etika/tuntutan). Dengan prosedur yang sama persis, melalui garis pemikiran sederhana yang kini dianggap “tabu”. Bukan karena cara pandang ini tidak bisa dipertanggung jawabkan dalam repoblik logika, tetapi kemungkinan disebabkan oleh faktor “kenyamanan.”

Faktor kenyamanan, selaku masyarakat didalam (status quo), kenyamanan para penjual bual melakukan “gombalisasi” dan kenyamanan keterlibatan pemutar (roda pedati) didalam permainan. Bukan pesimis atau anti akan nya.

Menggagas ulang cara pandang sesuai kondisi baru sejarah kita merasa sedang bicara tentang suatu kondisi alami. Padahal ada kalanya kondisi itu dapat menentukan tapak tapak langkah lainnya. Ibarat sebuah tulisan yang menimbulkan wacana dan menjadi wacana wacana lainya.

Seperti sosok kekuasaan yang dilahirkan konstelasi baru kekuasaan yang mampu menentukan sejarah konsep menjadi perhatian. Dengan berbagai modifikasi tata Repoblikan (peninggalan Romawi) ini, setidaknya tetap menjadikan masyarakat banyak sebagai golongan teratas, yang mampu menggiring peninggkatan kesejahtraan atasnya. Tetapi diakui juga hal ini rentan akan konflik kekuasaan dengan istilah transaksi.

Banyak perkara yang mendera dan memahami sebab musabab suatu perkara serta berargumentasi atasnya mungkin dapat menjadi suatu pelajaran, yang bisa saja berkait pada etika ekonomi politik?? Mempertahankan arena hidup yang biasanya tidak dikenai tanggung jawab demokratis akibat penggunaan kekuasaan (exercise of power). Padahal suatu bidang dianggap publik jika disitu terlibat kinerja kekuasaan yang punya implekasi luas terhadap hidup masyarakat
Memang terdengar innocent, tetapi menurut Joseph Stigliz, pemegang Nobel 2001, dikatakan sebagai pengakuan bahwa masalah konflik kekuasaan terlibat secara inheren dalam transaksi ekonomi…

Bersambung…

Sedangkan untuk Pilkada melalui parlement, diakui seperti saat ini begitu mudahnya uang berpindah dari suatu tempat ketempat lain hanya lewat gagang telephon. Namun untuk pengawasan kebijakan, serta ketaatan akan mufakat??

William Greider dalam bukunya, One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global..
–omong omongan bersumber dari berbagai buku—.

Penulis : Hardy Gunawan Daulay

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR