Disaksikan Menkopolhukam, 7 Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan Membangun Danau Toba

Pendatanganan Nota Kesepakatan Membangun Danau Toba di saksikan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan.

MEDAN, SUMUTMEDIA.net – Menteri Koordinator Politik dan Hukum Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, menyaksikan langsung penandatangan surat keputusan tentang rencana aksi penataan kawasan Danau Toba yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Ery Nuradi dan tujuh Bupati di wilayah Danau Toba.

Tujuh Bupati yang terkait, diantaranya, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dan Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro.

Ketujuh Bupati sekawasan Danau Toba tersebut sepakat mendukung dan berkomitmen untuk mengembangkan objek pariwisata Danau Toba serta pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba menjadi aset untuk terciptanya pendapatan asli daerah serta dapat menampung wisatawan asing yang berkunjung, sehingga Sumatera Utara menjadi lebih maju dari hari ini.

Menurut Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, penyatuan ketujuh Bupati yang bersinggungan dengan objek wisata Danau Toba tersebut sangatlah penting, agar sekawasan Danau Toba dapat menikmati daripada hasil dari objek wisata Danau Toba dan hal ini menjadi satu kemajuan untuk Sumatera Utara, dengan adanya penandatangan ini membuat sukses touris destination maka lingkungan menjadi perhatian.

“Supaya daerah yang bersinggungan dengan daerah Danau Toba, Kabupaten yang berdekatan dengan Danau Toba harus aktif, itu juga menikmati daripada hasilnya, lalu, untuk membuat suksesnya tourist destination tadi, maka lingkungan menjadi perhatian, Gubernur punya inisiatif, saya selaku orang Batak saya apresiasi, karena ini suatu kemajuan yang luar biasa,” Ujar Luhut kepada wartawan seusai acara, Senin (25/7/2016).

Luhut juga menegaskan, tidak ada yang bisa mengatur pemerintah, karena Presiden telah membuat yang terbaik untuk rakyatnya, dan perusahaan TPL harus mematuhi masalah lingkungan, seperti mengaudit mesin, harus ramah lingkungan dan jangan sampai memotong pohon yang ada dikawasan Danau Toba, karena limbah TPL sangat-sangat membahayakan.

“Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur Pemerintah, Presiden punya tekad membuat yang terbaik buat rakyatnya,” tegas Luhut.

Rencananya aksi yang dilakukan tersebut tindak lanjut dari sembilan langkah strategis yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam penataan dan pengembangan kawasan Danau Toba, Gubsu H T Erry Nuradi juga telah membuat rencana aksi terpadu penaganan kawasan Danau Toba yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sampai 2018 yang difokuskan pada pembenahan persoalan lingkungan dan penataan ruang kawasan Danau Toba. (Wyu)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR