Ribuan Warga Pengungsi Korban Sinabung Geruduk Kantor Bupati Karo

Ribuan warga pengungsi korban erupsi gunung Sinabung asal Desa Kutatonggal, Berastepu, Gurukinayan dan Desa Gamber yang rencananya akan direlokasi Tahap II (Mandiri), bergabung dengan DPC Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Karo geruduk Kantor Bupati Karo. (Foto : Charles Ginting)

KARO, SUMUTMEDIA.net – Ribuan warga pengungsi korban erupsi gunung Sinabung asal Desa Kutatonggal, Berastepu, Gurukinayan dan Desa Gamber yang rencananya akan direlokasi Tahap II (Mandiri),  bergabung dengan DPC Organisasi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Karo geruduk Kantor Bupati Karo, Senin (13/6/2016).

Mereka menuntut agar Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH segera menandatangani Surat Keputusan (SK) jumlah penerima manfaat bantuan dana stimulan bagi 1683 KK sebesar Rp.110 Jt/KK. Yang mana Pemerintah Kabupaten Karo dianggap lamban menangani percepatan relokasi. Padahal Pemerintah Pusat melalui BNPB telah mengalokasikan dana hibah dari APBN-BNPB sebesar Rp. 190 miliar dengan rincian bantuan dana rumah Rp.59,4 Jt/KK dan bantuan dana lahan usaha tani Rp.50,6 Jt/KK.

“Sampai kapan kami terkatung-katung seperti ini, rumah dan lahan pertanian udah gak ada lagi. Kami sudah tak tau mau kemana lagi. Semua sudah habis terkena bencana Sinabung. Pemda hanya janji-janji saja, entah kapan direalisasikan?, jangan hanya janji-janji saja,” teriak Riko selaku kordinator aksi dari atas Sound System diikuti teriakan massa didepan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Karo.

Aksi warga pengungsi ini sempat bersitegang dengan personil Polres Karo yang sedang berjaga-jaga di pintu masuk gerbang kantor. Mereka dilarang masuk untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Karena dilarang masuk, situasi menjadi tidak kondusif. Salah seorang personil Polres Karo sempat terkena lemparan batu. Untung saja koordinator aksi dapat menenangkan massa sehingga situasi menjadi kondusif lagi.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi wakilnya Cory Sebayang, Sekdakab Karo dr Saberina Tarigan, MARS dan Ass I Suang Karo-Karo serta Kalak BPBD Karo Matius Sembiring menyambangi warga pengungsi. “Pemkab Karo bukannya tidak memperhatikan kalian, kami sangat-sangat perhatian sekali. Karena kalian adalah bagian dari kami masyarakat Karo. SK penerima manfaat relokasi tahap II (Mandiri) sudah saya tandatangani, ada 1682 KK penerima bantuan stimulan BNPB sesuai dengan juknisnya,” ujarnya dihadapan ribuan warga pengungsi asal 4 Desa.

Atas kesepakatan, beberapa perwakilan warga pengungsi yang dimediasi Pospera dipersilahkan masuk untuk melihat dan menandatangani Juknis Relokasi Mandiri yang sudah ditandatangani Bupati. Di ruang rapat Bupati Karo, perwakilan warga pengungsi melakukan rapat tertutup dengan Bupati Karo dan unsur Muspida. Pintu masuk ruang rapat dijaga ketat puluhan personil Polres Karo. Selang 1 jam, rapat berakhir dengan aman dan kondusif  meskipun sempat terjadi riak-riak kecil antara Polisi dan salah seorang perwakilan warga pengungsi di pintu masuk ruang rapat.

“Bupati sudah meneken hak atas pengungsi 4 Desa, musyawarah sudah clear. Kami akan tetap memilih tinggal di Desa Lingga,” ujar Gemuk Sitepu salah seorang tokoh masyarakat Desa Berastepu didampingi Hesron Sembiring kepada wartawan usai musyawarah.

Usai musyawarah dan adanya kesepakatan, akhirnya ribuan warga yang menunggu di depan pintu masuk gerbang kantor Bupati bubar dengan tertib setelah perwakilannya menyampaikan bahwa SK penerima manfaat sudah di teken Bupati.

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana dan wakilnya Cory Sebayang melalui Sekdakab Karo Saberina Tarigan kepada wartawan saat melakukan konferensi pers menyatakan bahwa dalam Juknis percepatan relokasi Mandiri warga pengungsi akan mencari lahan sendiri untuk pembangunan rumah dan lahan pertanian dengan didampingi pemkab Karo. Sedangkan lahan yang berada di Desa Lingga belum ada kesepakatan antara Pemkab dan warga Lingga.

“Pemkab Karo tidak mengarahkan agar warga empat desa harus tinggal disitu. Semua butuh proses atau tahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sah-sah saja mereka ingin tinggal disitu. Kan juknisnya, warga mencari sendiri kalau ada lahan yang ingin dibelinya. Pemkab tinggal membayarkan apabila sudah ada lahan. Dan kita juga harus melihat status lahan yang akan dibeli warga pengungsi,” ujar Sekdakab Karo di ruang rapat Bupati yang kepada wartawan.

Menurutnya, warga pengungsi bebas memilih lahan yang akan dibelinya. Pemerintah hanya mendampingi, kalau ada lahannya langsung dibayarkan. “Bisa berkelompok bisa juga sendiri. Namun dalam pembangunan rumah tersebut akan dilakukan oleh masyarakat dan tetap dilakukan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten, BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) type 36 tahan gempa ini mengikuti pola pemberdayaan masyarakat,” ujar Sekdakab Karo. (Charles Ginting)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR