Kawasan Zona Merah 5 Kilometer Sinabung Akan Dijadikan Hutan Lindung

Gunung Sinabung. (Foto : Kevin Sinaga)

KARO, SUMUTMEDIA.net – Usulan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, SH, MM mengenai kawasan zona merah Gunung Sinabung radius 5 Km agar dijadikan hutan lindung bakal terealisasi. Hal ini disampaikan DR. Ir. Budi Situmorang, MURP Sekretaris Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (10/6) pada rapat Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Karo di aula Hotel Grand Mutiara Berastagi.

Yang mana letusan gunung Sinabung sejak 2010 yang semula merupakan gunung tipe B membuka mata bahwa Kab Karo berada pada wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bahaya alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, kerentanan gerakan tanah dan banjir bandang. Sebab wilayah Karo merupakan bagian dari bukit Barisan (patahan Sumatera), cenderung berbukit dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi. Juga terletak diantara Gunung Sinabung dan Sibayak serta curah hujannya cukup tinggi.

Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Kapolres Karo AKBP Pangasian Siti, Sik menerima hasil FGD Peningkatan Kualitas tata Ruang kawasan rawan bencana.
Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH didampingi Kapolres Karo AKBP Pangasian Siti, Sik menerima hasil FGD Peningkatan Kualitas tata Ruang kawasan rawan bencana.

Hal ini tentunya, membutuhkan pengurangan resiko bencana yang dipadukan dengan penataan ruang dan penanggulangan bencana sesuai dengan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No .26/2007 tentang Penataan Ruang.

“Kebutuhan Integrasi Pengurangan Resiko Bencana ke dalam Perencanaan tata Ruang Kabupaten Karo masih dalam proses untuk ditetapkan melalui perda. Sehingga dibutuhkan pemutakhiran data dan analisis perencanaan tata ruang dimasa datang berdasarkan potensi bahaya dan resiko bencana yang dihadapi sekarang ini,”paparnya.

Masalah ini juga sebagai tindak lanjut surat Bupati Karo No.50/1475/Bappeda/2015 perihal permohonan bantuan teknis penataan ruang untuk merespon bencana erupsi Sinabung. Maka dari itu, Kementerian ATR melalui Ditjen Tata Ruang memfasilitasi kegiatan penataan ruang kawasan rawan bencana di kab Karo.

“Kajian ini akan menjadi masukkan bagi penyempurnaan RTRW terutama aspek pengurangan resiko bencana. Seperti rescue menyelamatkan nyawa dan rehabilitasi. Intinya Tata Ruang juga fokus pada pencegahan dan tata ruang 5 kilometer lingkar Sinabung. Usulan zona merah 5 kilometer Sinabung agar dijadikan kawasan hutan hidup akan kita bicarakan bersama-sama kepada pimpinan kita masing-masing di Pusat,” ujar Situmorang.

Namun begitu, kita harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana maksud, tujuan dan sasaran FGD ini adalah dapat tersedianya peta kerawanan bencana dan peta resiko bencana pada kawasan rawan bencana Gunung Sinabung dan gunung Sibayak pada skala 1:25.000. Sementara usulan wilayah perencanaan kawasan rawan bencana Sinabung yaitu Kecamatan Kabanjahe, Kutabuluh, Merdeka, Munthe, Namanteran, payung, Simpang Empat Tigabinanga dan Kecamatan Tiganderket. Dan wilayah gunung Sibayak yaitu Kecamatan Merdeka dan Berastagi.

Sementara Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, SH, MM pada kesempatannya memberikan kata sambutan sangat berterima kasih atas respon pemerintah pusat terkait usulan DPD RI agar kawasan zona merah 5 kilometer dapat dijadikan kawasan hutan lindung. “DPD RI tetap fokus mengenai Sinabung. Karena bencana Sinabung saat ini merupakan isu nasional. Erupsi yang berkepanjangan sehingga ribuan warga beberapa Desa harus diungsikan di tempat yang aman. Ada yang masih tinggal di pengungsian, jadi itu yang menjadi fokus utama pemerintah pusat,”ujarnya.

Hadir dalam FGD ini, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Kapolres Karo AKBP Pangasian Sitio, Sik dan kepala SKPD terkait. Dan yang menjadi narasumber diantaranya, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, SH,MM, DR Ir. Budi Situmorang, MURP Sekretaris Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB RI serta Bappeda Pemprovsu. (Charles Ginting)

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR