BIN Harus Punya Payung Hukum Tangkap Pelaku Terorisme dan Radikalisme

0
136

JAKARTA, Sumutmedia.net — Ketua Umum DPN Gepenta (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis), Brigjen Pol (Purn) Dr Parasian Simanungkalit SH MH, memandang perlu adanya penguatan payung hukum kepada Badan Intelijen Negara (BIN) dalam hal pemberantasan tindak radikalisme dan terorisme serta masuknya narkoba dari luar negeri.

“Sebaiknya BIN diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan berdasarkan oleh Undang-Undang,” kata Parasian Simanungkalit kepada Sumutmedia.net, Jakarta, Minggu (24/1/2016) malam.

Hal ini, menurut dia, perlu disikapi pemerintah secara serius guna meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak kekerasan, radikalisme dan terorisme serta penyelundupan narkoba dari luar negeri.

“Payung hukum perlu diberikan secara tegas dalam Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dan dapat juga diakomodir di Undang-Undang Terorisme,” cetus Parasian Simanungkalit.

Menurut doktor ilmu hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo ini, kelemahannya terdapat pada pembentukan BIN dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, yang tidak diatur pemberian wewenang penangkapan dan penahanan.

Sementara, menurut dia, Indonesia sesungguhnya sudah diinvasi oleh bangsa dan negara lain bukan lagi dengan cara-cara militer tetapi melalui narkoba, provokator anarkisme dan radikalisme serta terorisme.

Oleh karena itu, dia mengusulkan supaya BIN perlu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangkap dan menahan pelaku radikalisme, terorisme atau extra ordinary crime, di samping adanya pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik serta penegak hukum.

Menurut dia, yang sangat dikuatirkan adalah penanganan tindak terorisme terlambat jika misalnya sasaran teroris mengarahkan kepada instalasi strategis dan Markas TNI bahkan Istana Negara.

“Kalau informasinya itu disampaikan kepada Polri tetapi waktunya terlambat dan meledak dulu kemudian datang anggota Polri atau TNI, hal itu sudah terlambat,” kata dia.

Pasal KUHAP

Lebih lanjut, Parasian Simanungkalit mengatakan, sebenarnya BIN mempunyai payung hukum untuk melakukan tindakan memberikan informasi dan laporan tentang apa yang diketahui dan didengar perihal tindak pidana, termasuk teroris dan narkoba.

Hal ini, menurut dia, telah diatur di dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa setiap orang wajib melaporkan tentang apa yang diketahui dan didengar serta dialami sendiri kepada penyelidik Polri.

Dari pasal ini, sambung dia, dalam hal penegakan hukum dapat ditarik benang merahnya bahwa anggota BIN juga merupakan perpanjangan tangan dari penyelidik Polri.

Oleh karena itu, menurut dia, BIN juga mempunyai hak untuk melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 KUHAP.

“Setiap orang berhak melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana dan sesegera mungkin diserahkan kepada penyidik Polri dengan atau tanpa barang bukti,” ujar dia.

Dengan adanya payung hukum ini, menurut dia, sejatinya hanya tinggal ditingkatkan saja dan Pasal 111 KUHAP itu sebagai dasar untuk ditambahkan menjadi satu pasal dalam UU Tindak Pidana Terorisme atau UU Intelijen Negara.

Demi Keselamatan Bangsa

Di sisi lain, Parasian Simanungkalit mengatakan tidak perlu ada kecurigaan akan adanya duplikasi hukum sebagai penyidik, karena setelah penangkapan dan penahanan oleh BIN maka perkaranya dilanjutkan ke kepolisian untuk diproses penyidikannya agar dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Menurut purnawirawan polisi berpangkat Brigjen ini, pemberian kewenangan kepada BIN melakukan penangkapan dan penahanan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagai dasar pengaturan yang telah ada di dalam KUHAP.

Dia bahkan mengatakan, amat disayangkan jika anggota BIN yang telah melihat orang membawa narkoba satu karung, dan melihat teroris merakit atau membawa bom tetapi kemudian tidak bisa mengambil tindakan hukum penangkapan dan penahanan.

“Jika harus datang melaporkan lebih dulu ke Mabes Polri, mereka (teroris) sudah berpindah tempat bahkan bom pun sudah diledakkan lebih dulu. Atau narkobanya telah dipindahkan ketempat lain sehingga harus memerlukan waktu lagi untuk mencarinya,” tegas dia.

Oleh karena itu, dia berharap sekali agar pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta DPR dapat memberikan kewenangan kepada BIN melakukan penangkapan dan penahanan.

“Dan dalam tempo 20 hari BIN harus menyerahkan tahanan kepada penyidik Polri,” tutup Ketua Umum DPN Gepenta menyudahi wawancara. (Edo Panjaitan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here