Pemilihan Kepala Desa Mbetung, Juhar Disoal

0
78

KARO, SUMUTMEDIA.net – Meskipun Pilkades serentak telah selesai dilaksanakan pada 11 Oktober lalu. Namun, warga Desa Mbetung, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo menuntut agar panitia pilkades membuka dan menghitung ulang surat suara yang dinyatakan batal . Tetapi tuntutan tersebut tidak di respon oleh panitia pilkades kabupaten Karo.

Menurut panitia kabupaten  melalui anggota Benyamin Pinem yang juga ketua KPU ( Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Karo di ruang rapat BPMPD,  Senin (14/11/2016) mengatakan panitia tidak berkewenangan untuk melakukan perhitungan ulang surat suara yang sah. Karena tahapan pilkades telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh ketua panitia yang ada di tingkat desa.

“Berita acara yang tertuang dipilkades desa Mbetung tidak ada keberatan dari calon Kepdes Firdaus Tarigan, bahkan tanda tangan saksi calon yang kalah pun telah menandatangani berita acara tersebut. BPD telah memplenokan rekapitulasi perhitungan surat suara dan tidak ada penolakan ataupun keberatan yang tertuang di berita acara tersebut,” ujar Benyamin sembari mempersilakan masyarakat untuk menempuh jalur hukum, tanpa menerangkan kemana masyarakat untuk mengadu.

Namun, penjelasan panitia, tak diterima warga. Sebab pihak panitia tidak ada mensosialisasikan tata cara untuk pemilihan, bahkan yang paling miris, tidak ada di Perda 04 Tahun 2015 dan perbub nomor 13 tahun 2016 yang mengatakan bahwa, tidak ada larangan boleh tidaknya perhitungan  ulang  surat suara.

“Kami ini dibodoh – bodohi oleh panitia,  bagaimana surat suara sah dan tidak sah itu pun kami tidak tau. Setelah selesai perhitungan suara, beberapa hari kemudian bertukar pikiran dengan warga yang lain. Sebetulnya surat suara yang sah di coblos di dalam kotak, baik utuh maupun tidak utuh bekas tusukan surat suara tersebut, barulah kami merasa dirugikan,” ujar salah seorang warga yang mengaku marga Sembiring (45).

Sementara, pihak panitia kabupaten hanya menjalankan peraturan yang menurutnya benar. Sedangkan panitia desa takut lalai dalam bekerja karena masih mepertimbangkan jikalau merugikan pihak yang kalah. Kami tidak mempersoalkan kalah menang, namun aturan harus di tegakkan. Jangan kami di bodoh – bodohi, kami warga satu desa, kami tidak mau diantara kami terjadi perpecahan karena pilkades yang kami anggap curang,” ucapnya tegas di kantor BPMPD.

Untuk itu kami harapkan kepada Bupati karo untuk menunda pelantikan kepala desa terpilih sebelum ada hukum yang memerintahkannya.

“Kami akan mengajukan keberatan ke PTUN Medan, untuk menguji aturan yang di langgar oleh panitia desa. Jangan samakan pilkades dengan Pileg, Pilgub, Pilpres dan pemilihan bupati/walikota karena aturannya jelas berbeda,” ujar Sembiring didampingi warga lainnya kepada kepala BPMPD Susi Bangun, Ketua KPU Benyamin Pinem, Camat Juhar Leonardo Surbakti.

Penulis : Charles Ginting

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here