EmrusCorner : Akhiri Polemik Kasus Penistaan Agama, Gelar Perkara Harus Terbuka

0
35

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net – Proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dianggap telah menistakan agama harus digelar terbuka. Hal ini pertanda bahwa pemerintah semakin transparan dalam menangani suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan publik.

Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan, aksi demonstrasi terkait dugaan penistaan agama 4 November 2016 lalu, adalah sebagai hak demokrasi setiap warga negara yang telah diatur Undang-Undang.

Dalam kajian politik, sergahnya kemudian, demonstrasi sebagai proses dari input ke dalam suatu sistem politik yang menghasilkan output politik itu bisa berupa terjadinya perubahan dalam menyelesaikan suatu persoalan.

“Dari kaca mata demokrasi, biasanya perubahan tersebut berorientasi pada semakin transparannya pemerintah dalam menangani suatu masalah yang menyangkut kepentingan publik, seperti rencana gelar perkara secara terbuka terkait Ahok,” ujar Emrus Sihombing dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Menurut Emrus, aksi demonstrasi ummat Muslim itu direspon positif oleh pemerintah, bahwa penanganan dugaan penistaan agama terkait dengan Ahok akan dilakukan dengan tegas, cepat, dan transparan.

Menindaklanjuti respon positif dari pemerintah, sambungnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagaimana diketahui di sejumlah media massa mengatakan, bahwa proses hukum terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok akan dilakukan gelar perkara secara cepat dan transparan.

Gelar perkara secara terbuka tersebut, menurut Emrus, sebagai langkah maju dan bukti bahwa pemerintah sungguh-sungguh merespon positif, yang kini sudah menjadi wacana hangat di ruang publik, dan merupakan ketulusan pemerintah.

“Gelar perkara sangat terbuka tersebut, bahkan disampaikan di hadapan media masa menunjukkan agar tidak ada dusta di antara kita dan sekaligus sebagai wujud revolusi metal bagi semua anak bangsa,” terangnya.

Oleh karena itu, tambahnya kemudian, apapun keputusan yang diambil oleh yang berwenang (institusi kepolisian) harus sesuai dengan kaca mata hukum atau undang-undang, dan dilakukan dengan gelar perkara terbuka tersebut sejatinya agar dapat diterima oleh semua pihak.

“Sebab, bisa saja keputusan bahwa proses hukum dilanjutkan atau dihentikan terhadap Ahok,” jelas lagi.

Dia mengaku bahwa memang dari aspek politik, apapun keputusan bisa menguntungkan atau merugikan kepentingan politik tertentu. Tetapi yang penting keputusan tersebut harus terlepas dari tekanan politik dari berbagai pihak manapun, apalagi gelar perkara dilakukan secara live melalui media massa.

Oleh karena itu, imbuhnya kemudian, kepentingan politik siapapun yang diuntungkan atau dirugikan, semua pihak harus legowo menerimanya.

“Mudah-mudahan secara sosiologis tidak menimbulkan persoalan baru, gelar perkara yang dilakukan secara terbuka sebagai pilihan terakhir, dan terbaik untuk mengakhiri polemik yang terjadi belakangan ini,” pungkas Emrus Sihombing.

Penulis : Edo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here