BPMPD Pemkab Karo Abaikan Surat Edaran Mendagri, Disinyalir Sarat Kepentingan

0
79

KARO, SUMUTMEDIA.net – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karo selaku penyelenggara pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2016 mengabaikan Surat Edaran Mendagri nomor 140/3476/SJ tertanggal 14 september 2016.

Pasalnya, panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo mengangkangi surat edaran tersebut tentang penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang mana pada poin A sangat terang dijelaskan bahwa penetapan calon kepala desa yang pelaksanaannya sesudah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 harus membuka pendaftaran kembali. Namun pada kenyataannya di Tanah Karo pelaksanaannya tetap berjalan sesuai tahapan yang telah dikeluarkan Pemkab Karomelalui Perbub nomor 13 Tahun 2016.

Hal ini disampaikan Jago Ginting (55) salah seorang warga desa bakal calon (Balon) Kades Jaranguda. Menurutnya, pihak Pemkab Karo tidak pernah memberikan sosialisasi tentang terbitnya putusan MK dan SE Mendagri kepada panitia penerima calon cakades. “Ini malah pihak SKPD terkait memberikan arahan-arahan yang tidak berlandaskan hukum. Bisa dibilan “ajaran sesat”,” ujarnya, Jumat (8/10/2016) di Kabanjahe.

Seperti contoh katanya lagi, pada Selasa 27 September diadakan rapat di ruang rapat assisten membahas tentang permasalahan pencalonan dirinya. Dimana pihak Kecamatan dan Kabupaten telah membuat kebijakan-kebijakan ke pihak panitia Desa untuk menggagalkan pencalonan dirinya menjadi Kades.

“Buktinya, pada rapat tersebut hadir Pjs. Kades dan BPD dan panitia penjaringan calon Kades Jaranguda serta saya dan kuasa hukum saya Sumber Alam br Sinuraya juga Camat Merdeka. Saat itu dipimpin Kepala BPMPD dan Kabag Tapem Setdakab yang membacakan Surat kemendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa nomor 141/6368/BPD tertanggal 26 September agar tahapan Pilkades di Karo tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Setelah dikonfirmasi dan diteliti, ujarnya lagi, dalam Surat bupati Karo nomor 141/2361/BPMPD/16 tanggal 22 September memberikan informasi ke Dirjen BPD tidak sesuai fakta atau “Pembohongan Publik,” sebut Ginting.

Terpisah, sesuai dengan pengakuan pihak panitia pilkades Jaranguda tidak pernah mendapat (diberikan) bimbingan teknis (Bimtek) untuk melaksanakan tugas tersebut baik dari Pemda maupun Kecamatan.

“Bapak/Ibu pejabat Pemkab Karo harus ingat bahwa kami di desa masih ada keterkaitan kekeluargaan satu sama lain. Jadi janganlah memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat menimbulkan perpecahan kekeluargaan di desa kami,” ujar salah seorang panitia.

Sementara itu, Jago Ginting salah seorang Balon Kades Jaranguda ingin membersihkan harga dirinya di Tanah karo khususnya Desa Jaranguda telah membuat kuasa kepada kuasa hukumnya dengan cara menempuh jalur hokum terhadap Pemkab Karo.

“Namun begitu, saya tetap mendukung pelaksanaan Pilkades di Desa Jaranguda dan mengucapkan selamat dan sukses pilkades Jaranguda,” ujarnya.

Penulis : Charles Ginting

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here