Penerapan Hukum Terhadap Keberadaan Orang Asing Harus Tegas

0
20

KARO, SUMUTMEDIA.net – Secara hukum kita harus tegas terhadap keberadaan orang asing di negara kita supaya negara kita dihargai dan punya wibawa diantara negara-negara lainnya di dunia. Untuk itu seluruh warga negara Indonesia terutama instansi yang berkompeten dan pihak-pihak yang terkait dengan orang asing agar benar-benar dapat mengawasi keberadaan orang asing tersebut.

Hal ini ditegaskan Sabarita br Ginting dari Kanwil Kemenhumham Provinsi Sumatera Utara yang tampil sebagai nara sumber pada rapat tim pengawasan orang asing di Aula kantor Bupati Karo Jalan Letjen Djamin Ginting.S, Kabanjahe, Kamis (22/9/2016).

Dalam paparannya berjudul “Kebijakan Pengawasan Orang Asing”, Sabarita br Ginting mengatakan, kalau ada orang asing atau warga negara asing (WNA) mau ber urusan administrasi ke kantor pemerintahan, maka terlebih dahulu diminta dokumen menyangkut kewarganegaraannya, berupa paspor dan lainnya.

Demikian juga terhadap orang Indonesia yang kawin campur dengan WNA perlu kejelasan mengenai status kewarganegaraannya.

“Kalau ada orang Indonesia yang memiliki paspor negara lain maka status kewarganegaraannya di Indonesia menjadi gugur,” tegasnya.

Kata Sabarita, tidak ada larangan kawin campur denganWNA, tetapi harus dipenuhi syarat-syarat agar perkawinan tersebut sah menurut hukum di Indonesia.

“Kalau ada perkawinan tidak sah secara hukum negara maka status anak dari perkawinan tersebut akan jadi masalah, seperti kawin Sirih,” katanya.

Sementara itu Zulkipli Situmorang dari Polres Tanah Karo dengan paparannya yang berjudul “Permasalahan Orang Asing di Kabupaten Karo” mengatakan, untuk memudahkan sistim pengawasan orang asing di lapangan memerlukan standar operasional tertentu yang sampai saat ini belum ada diberlakukan.

Sebelumnya Bupati Karo melalui Wakil Bupati Cory S Sebayang yang membuka rapat tersebut mengatakan, dengan diberlakukannnya pasar bebas masyarakat ekonomi Asean atau MEA dan diterbitkannya Perpres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan, pada tanggal 2 Maret 2016 bagi 169 negara untuk masuk wilayah Indonesia, akan berpotensi meningkatkan arus lalulintas orang asing ke Indonesia dan khususnya ke Kabupaten Karo sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Utara.

Lalulintas orang asing tersebut , baik sebagai wisatawan ataupun sebagai tenaga kerja asing yang akan memberikan pengaruh positif maupun negative terhadap perkembangan ekonomi, social dan budaya. Untuk itu perlu disikapi dengan baik dan bijaksana serta dilakukan pengawasan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya untuk mengantisipasi pengaruh negative terhadap perkembangan generasi muda di Kabupaten Karo.

Karenanya, dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik , persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang dapat ditimbulkan keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Kabupaten Karo, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pemantauan dan pengawasan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan Permendagri nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan Ormas asing di daerah dan Permendagri nomor 50 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan tenaga kerja asing di daerah antara lain mengamatkan bahwa pemantauan orang asing, Ormas asing dan tenaga kerja asing di daerah merupakan bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Peserta rapat terdiri dari Camat se Kab.Karo, kantor Kemenag, Kejari Kabanjahe, pos BIN Karo, Dairi dan Pakpak Barat, Bakesbangpol dan Linmas, pers,dinas sosial, Polres dan pihak terkait lainnya.

Turut hadir, Sekdakab Karo dr Saberina Tarigan,MARS, Kaban Kesbangpol dan Linmas Kab.Karo, Drs Edison Karo-Karo,M.Si,Heryam Bid Intel Kanwil Kemenhumham Sumut, Fauzan dari kantor imigrasi kls II Belawan, P.Sinaga dari rumah Detensi Imigrasi Medan.

Penulis : Charles Ginting

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here