Energy Watch : Kejagung Lamban Menetapkan Tersangka Kasus FSRU Lampung

0
71

JAKARTA, SUMUTMEDIA.net – Energy Watch Indonesia (EWI) menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) sepertinya tidak serius mengusut tuntas penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Float Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung, milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bahkan, Kejagung terkesan mengulur-ulur kasus yang sudah terang benderang tersebut.

“Entah kekuatan apa yang digunakan oleh PGN untuk menjinakkan kejaksaan, sehingga kasus ini berjalan di tempat dan sangat lamban,” kata Direktur Eksekutif EWI Ferdinand Hutahaean kepada Sumutmedia.net, di Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Menurut Ferdinand, sejak kasus ini dilaporkan EWI bersama DPP POS RAYA (organ relawan pemenangan Presiden Jokowi) pada Mei tahun lalu, kejaksaan terlihat gamang dalam menghadapi kasus PGN dan seolah menjadikan kasus ini hanya menyandera Direktur Utama PT PGN Hendi Prio Santoso (HPS) tetapi tidak menyelesaikan perkara tersebut.

Informasi perkembangan yang didapatkan, ungkap Ferdinad, bahwa kasus tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan setelah setahun lebih lamanya, dan HPS kabarnya pun sudah dicekal oleh Kejagung. “Pertanyaannya, ada apa Kejagung tidak segera menetapkan tersangka atas kasus ini?” tanya Ferdinand.

Padahal, sergahnya kemudian, segala hal yang menyangkut data dan informasi terkait kasus ini telah cukup terang benderang adanya kerugian negara hingga trilliunan rupiah. “Kami mendesak Kejagung segera menetapkan tersangka atas kasus ini. Jangan ditunda-tunda, apalagi menjadikan kasus ini sebagai permainan,” desak Ferdinand.

Dia mengkhawatirkan kasus tersebut lama kelamaan tenggelam. Untuk itu, dia menekankan agar kasus ini tidak boleh dibiarkan dan Kejagung harus bersikap tegas, karena kerugian negara sangat besar atas kasus tersebut.

“Sekali lagi, kami mendesak Kejagung untuk segera menetapkan tersangka kasus FSRU Lampung ini. Jangan cuma dicekal, yang paling bertanggung jawab adalah Dirut PGN. Kejaksaan harusnya malu jika tak mampu mengungkap kasus yang sudah terang benderang ini,” pungkas Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya, Kejagung diketahui telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi, sejumlah dokumen terkait kontrak asli, amandemen kontrak, dan surat elektronik dari Hoegh LNG dan PT Rekayasa Industri yang menjadi kontraktor pembangunan FSRU Lampung, dan disertai bukti pembayaran. (EDO)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here