KPUD Simalungun Tidak Tertib Hukum

0
86

SIMALUNGUN – Tim divisi hukum JR-Amran, Ridwan Manik, S.H., M.Hum. menilai, putusan KPUD Simalungun yang menganulir pasangan calon (paslon) tidak tepat. “Kendati tengah tersangkut kasus hukum, KPUD harus tetap mematuhi prosedur yang berlaku,” tandasnya, saat konferensi pers, Minggu (6/12). Yang terjadi saat ini adalah, KPUD melakukan pencoretan sepihak sehingga memicu ketidakpastian hukum.

“KPUD bukan hakim maupun jaksa, kedudukannya hanya sebagai administratur saja. Konsekuensinya, ketika putusan atas kasus Amran sudah memiliki kekuatan hukum tetap, mereka tak bisa serta merta melakukan pencoretan,” ungkapnya. Sebaliknya, KPU mesti melihat tupoksi dari eksekutor.

“Dalam kasus ini, ketika vonis atas Amran sudah dibacakan, apakah eksekutor yakni jaksa sudah didaratkan. Kalau belum, KPU mesti berinisiatif untuk menyurati kejaksaan selaku pihak yang berwenang. Jangan asal mengeliminasi pasangan calon,” jelasnya. Pasalnya, lanjut Ridwan, selain tak mencerminkan azas hukum yakni kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di akar rumput.

“Dalam hemat saya, KPUD Simalungun hanya bisa mencoret paslon ketika dua-duanya sedang berhalangan tetap. Namun hingga kini, Amran Sinaga belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Simalungun. Seandainya Amran ditahan pun, KPUD harus memberikan kesempatan pada JR Saragih untuk mengganti pasangannya,” urainya.

Sementara yang terjadi saat ini, menurut Albert Pane, S.H., M.H., JR ikut terkena imbas, urung melaju dalam pilkada yang tinggal menghitung hari. Padahal, jika mengacu pada pasal 88 PKPU 09/2015, paslon yang dapat digugurkan KPUD adalah yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun. “Untuk kasus Amran ini sebetulnya, ia hanya divonis empat tahun. Vonis ini pun masih memicu banyak tanda tanya,” tuturnya.

Kasus Amran sendiri sebetulnya sudah bergulir sejak 2009, jauh sebelum pencalonannya sebagai Wakil Bupati Simalungun dimulai. Kasus ini bermula saat Gomgom Tarigan mengurus izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di Desa Sindar Dolok, Nagori Mariah Dolok, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Amran yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan ikut terseret dalam pusaran hukum.

Puncaknya, pada 2011 Kejaksaan Negeri Simalungun menyidik dugaan terjadi tindak pidana dalam hal pemberian izin tersebut. Oleh Kejaksaan Negeri Simalungun, ia disangkakan dengan kasus memberikan rekomendasi di kawasan hutan, turut membantu dan tata ruang pemukiman. Saat persidangan, saksi ahli dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yakni Kasi Penetapan Hutan Rahmat Panjaitan dan Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sumut yang menyatakan Desa Sindar Dolok di luar kawasan hutan (Metro Siantar).

Sempat divonis bebas, namun ketika perkara ini naik di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengganjar Amran dengan hukuman 4 tahun penjara. Hukuman tersebut jauh lebuh berat ketimbang tuntutan sebelumnya berupa kurungan 5 bulan penjara. Dakwaan MA dinilai tidak tepat karena pasal yang disangkakan berbeda. Yang didakwa di PN Simalungun pasal 37 tentang tata ruang, sementara putusan MA pasal 73 tentang perizinan.

Selain itu, instansi lainnya yang ikut dalam proses pemberian izin seperti Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, bahkan Bupati (saat itu dijabat Zulkarnaen Damanik) tak diadili, sebagaimana Amran Sinaga.

Beberapa alasan itulah yang akhirnya memicu suara sumbang dari para simpatisan JR-Amran. Ribuan massa spontan menggeruduk kantor KPUD Simalungun kemarin sore hingga berita ini diturunkan. Sebagian besar dari mereka menilai putusan pencoretan paslon nomor 4 tidak adil, khususnya bagi JR Saragih.

Berangkat dari sinilah, tim divisi hukum JR-Amran akan segera menempuh jalur hukum secepatnya. “Kami akan melaporkan tindakan KPU karena mereka sudah melampaui ¬†kewenangannya. Kami ingin pilkada berjalan kondusif, tapi kalau keadaannya begini, tak ada jalan lain selain lewat proses hukum,” pungkas Ridwan. (Purnama Ayu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here